Tanah Obyek Reforma Agraria

        Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dipungkiri jika kebutuhan akan lahan terus meningkat. Salah satu opsi pemenuhan akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman transmigrasi maupun perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
        Agenda Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Nawacita kemudian dituangkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Sesuai Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sub agenda peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal, salah satu sasaran yang harus dicapai adalah penyediaan (legalisasi dan redistribusi) Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diantaranya berasal dari kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.
        Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan
        TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini masih perlu koordinasi lintas kementerian atau lembaga di pusat maupun di daerah.
        Dalam melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangka penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, data yang digunakan bersumber dari: (1) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) per Tahun 2016; (2) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (3) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi; (3) Data kawasan hutan yang dicadangkan untuk tanaman pangan; (4) Data Kawasan Hutan seluruh Indonesia hasil updating tahun 2016; (5) Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015; (6) Peta Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten.
        Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA dengan kriteria sebagaimana disebutkan pada Gambar berikut ini:
                      

Gambar. Kriteria Dalam Identifikasi Sumber TORA Dari Kawasan Hutan.
Sumber : SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah :
  1. 1. Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut- II/2011.
  2. 2. Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif.
  3. 3. Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru.
  4. 4. Kawasan hutan untuk permukiman transmirasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.
  5. 5. Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8716/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/12/2018, Tanggal 20 Desember 2018 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III. Kemudian pada tahun 2019 diterbitkan SK. 7434/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/9/2019, Tanggal 12 September 2019 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV telah diterbitkan Luas penetapan lokasi indikatif penyediaan areal kawasan hutan untuk TORA sebagaimana disajikan pada Tabel dan luas kawasan hutan indikatif untuk TORA per provinsi sebagaimana rincian pada Tabel di bawah ini:

Info Grafis

kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan