Penetapan Kawasan Hutan

Sesuai tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu “Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan, Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan Penetapan Seluruh Kawasan Hutan” untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai, maka pada prinsipnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 sebagai adalah Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, berkaitan dengan perencanaan dan pemantapan kawasan hutan serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Serta mendukung Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim melalui peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan serta penurunan laju deforestrasi, serta mendukung Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan melalui Peningkatan Nilai PNBP Sektor LHK. Sampai dengan saat ini, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah seluas 125.817.021,96 Ha terdiri dari daratan 120.495.702,96 Ha dan konservasi perairan 5.321.321 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan.

RENAKSI STRANAS PENCEGAHAN KORUPSI PENETAOAN KAWASAN HUTAN
Dalam rangka pencapaian penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah disusun Rencana Aksi Stranas PK Penetapan Kawasan Hutan (PKH) pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 sd 2020. Output dari aksi PKH adalah: (1) Terwujudnya kepastian hukum; (2) Tersedianya peta tunggal kawasan hutan sebagai acuan semua stakeholder; (3) Tersedianya database kawasan hutan hasil PKH yang bisa diakses publik; (4) Tersedianya Sistim Informasi Kehutanan memuat 3 (tiga) tema utama, monitoring deforestrasi, perijinan dan kawasan.
Beberapa langkah kegiatan dalam rangka optimalisasi untuk mencapai target Stranas PK adalah sebagai berikut:
  1. 1. Seluruh kegiatan Bimbingan Teknis, Monitoring, Kegiatan lapangan tidak bisa dilaksanakan;
  2. 2. Rapat-rapat terkait diselenggarakan secara online atau melalui media daring;
  3. 3. Penetapan kawasan hutan dengan memaksimalkan kondisi temu gelang dengan batas kombinasi. Batas kombinasi adalah tata batas izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan, batas wilayah administrasi pemerintahan, batas negara, dan batas lainnya berupa batas alam dan batas virtual yang dapat digambarkan pada peta dengan pemanfaatan citra dan pendekatan koordinat geografis);
  4. 4. Segera menyelesaikan revisi P.44 tahun 2012 jo P.62 tahun 2013

Info Grafis

kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan