INTEGRASI KEBIJAKAN SATU PETA (KSP) DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI WALIDATA PETA PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN

A. Latar Belakang
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta didasari oleh lahirnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bertujuan untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tersebut berfungsi sebagai acuan dalam perbaikan data spasial serta peningkatan akurasi perencanaan tata ruang dalam implementasi perencanaan pembangunan. Tumpang tindih perizinan dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi karena penyelenggaraan informasi geospasial menggunakan referensi geospasial, standar, serta format basisdata yang berbeda-beda. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut perlu dilakukan termasuk pada kondisi yang paling sulit, seperti tumpang tindih perizinan dan konflik pemanfaatan ruang yang masing-masing memiliki status hukum yang kuat. Memperhatikan berbagai permasalahan tumpang tindih perizinan dan konflik pemanfaatan ruang yang terjadi, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Produk KSP sebagai basis referensi peta yang sama akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi yang akan memberikan kepastian usaha. Perpres ini menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) dengan melibatkan 19 Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT)

B. Pelaksanaan
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Rencana Aksi Pelaksanaan KSP mencakup 85 tema IGT pada 34 provinsi yang mencakup IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi. Rencana kerja untuk tahun 2016 sampai dengan 2019, Sekretariat Tim Percepatan KSP akan melakukan 2 agenda besar, yaitu proses integrasi dan sinkronisasi. Dimana Sekretariat Tim Percepatan KSP pada tahun 2018 akan melakukan integrasi di wilayah Maluku, Papua, dan Jawa sebagai kelanjutan dari integrasi Pulau Kalimantan pada tahun 2016, Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Bali Nusa Tenggara pada tahun 2017. Sedangkan kegiatan sinkronisasi dilakukan paralel dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk seluruh wilayah indonesia.

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. 1. Kompilasi, merupakan proses pengumpulan IGT oleh Kementerian/Lembaga;
2. Integrasi, merupakan kegiatan penyelarasan IGT terhadap dengan IGD;
3. Sinkronisasi, merupakan proses harmonisasi antar-IGT, termasuk penyelesaian konflik yang terjadi akibat
tumpang tindih hasil Integrasi.

        

Lingkup capaian IGT Terintegrasi dalam Percepatan Pelaksanaan KSP mengacu pada Rencana Aksi Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dan fokus pada wilayah Kalimantan sesuai arahan Presiden. Target Rencana Aksi Perpres Nomor 9 Tahun 2016 merupakan penjabaran Lampiran Perpres Nomor 9 Tahun 2016 yang hanya mencantumkan jumlah provinsi tanpa mencantumkan lokus percepatan penyelenggaraan KSP. Target fokus wilayah Kalimantan merupakan arahan untuk memprioritaskan percepatan penyelenggaraan KSP pada wilayah Kalimantan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap Kegiatan Prioritas:
1) IGT Status: Peta penetapan kawasan hutan (hasil tata batas), minimal pada skala 1:50.000 dengan target penyelesaian 3 wilayah yaitu Maluku, Papua, dan Jawa pada Bulan Juni 2018, dan;
2) IGT Potensi Kawasan: Peta penunjukan kawasan hutan skala 1:250.000 dengan target penyelesaian seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) di Bulan Juni 2018.

        Dalam rangka implementasi IGT Potensi Peta penunjukan kawasan hutan skala 1:250.000, bahwa seluruh provinsi (34 Provinsi) di wilayah Indonesia telah terdapat peta kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LHK yang terakhir, termasuk diantaranya provinsi yang mengalami revisi RTRWP dan telah ditetapkan kawasan hutan dengan Keputusan Menteri LHK. Peta kawasan hutan dimaksud adalah peta kawasan hutan terakhir yang telah mengakomodir hasil penataan batas kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan parsial, penetapan kawasan hutan parsial, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan parsial.

        Progress pelaksanaan renaksi Kebijakan Satu Peta terhadap integrasi data penunjukan kawasan hutan dan data penetapan kawasan hutan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:
1. Serah terima data
        Data penunjukan kawasan hutan dan data penetapan kawasan hutan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah diserahkan kepada Sekretariat Kebijakan Satu Peta, yaitu untuk wilayah Maluku, Papua, dan Jawa sesuai dengan target KSP. Perkembangan pelaksanaan renaksi KSP sebagaimana tabel berikut:


2. Integrasi data
        Sepanjang Tahun 2018 telah dilaksanakan integrasi data penunjukan kawasan hutan dan data penetapan kawasan hutan melalui pertemuan yang difasilitasi olah Kementerian Koordinator Perekonomian. Sumber data penunjukan kawasan hutan yang digunakan dalam integrasi adalah data shapefile Peta Kawasan Hutan Provinsi dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai Desember 2016. Sumber data penetapan kawasan hutan yang digunakan dalam integrasi adalah Peta Penetapan Kawasan Hutan. Target integrasi KSP pada tahun 2017 adalah (1) Pulau Kalimantan (sebenarnya merupakan target tahun 2016, namun belum selesai dan ditargetkan selesai tahun 2017); (2) Pulau Sumatera; (3) Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan target integrase KSP pada tahun 2018 adalah (1) Pulau Maluku; (2) Pulau Papua; (3) Pulau Jawa. Kegiatan integrasi diantaranya menyesuaikan IGT Kehutanan (penunjukan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan) ke dalam IGD (Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 terbaru).
        Selain penyesuaian dengan IGD juga harus disesuaikan dengan standar nasional yaitu Katalog Unsur Geografis Indonesia (KUGI) versi 5 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Kegiatan integrasi tersebut adalah:
a. Integrasi data (shapefile) Pulau Maluku
        Pada bulan Mei 2018 BIG meluncurkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000. Sekretariat KSP memutuskan agar seluruh IGT (termasuk penunjukan dan penetapan kawasan hutan) menyesuaikan dengan Peta RBI tersebut. Secara prinsip bahwa batas kawasan hutan yang bersumber dari peta kawasan hutan provinsi dan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan s/d Tahun 2016 tidak mengalami perubahan batas kawasan hutan, hanya yang berubah pada base/batas alam (pantai) karena harus disesuaikan dengan peta RBI versi bulan Mei 2018 (sebagai informasi peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan menggunakan RBI versi Mei 2018). Proses integrasi shapefile penunjukan dan penetapan kawasan hutan Pulau Maluku dilaksanakan dalam rentang Bulan Januari s/d Juli 2018.
b. Integrasi data (shapefile) Pulau Papua
        Integrasi data shapefile penunjukan dan penetapan kawasan hutan Pulau Papua. Pada Tahun 2018 kegiatan integrasi ini dilaksanakan dalam rentang waktu Bulan Januari s/d Juli 2018. Secara prinsip bahwa data penunjukan dan penetapan kawasan hutan Pulau Papua sesuai dengan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan s/d tahun 2016, peta kawasan hutan provinsi termasuk peta kawasan hutan Provinsi Papua dan Papua Barat dan batas negara yang bersumber dari Tim Sekretariat KSP hasil verifikasi dengan walidata Kemendagri.
c. Integrasi data (shapefile) Pulau Jawa
      Pada bulan Juni 2018 BIG meluncurkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000. Sekretariat KSP memutuskan agar seluruh IGT (termasuk penunjukan dan penetapan kawasan hutan) menyesuaikan dengan Peta RBI tersebut. Secara prinsip bahwa batas kawasan hutan yang bersumber dari peta kawasan hutan provinsi (termasuk peta kawasan hutan Pulau Jawa) dan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan s/d Tahun 2016 tidak mengalami perubahan batas kawasan hutan, hanya yang berubah pada base/batas alam (pantai) karena harus disesuaikan dengan peta RBI versi bulan Mei 2018 (sebagai informasi peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan menggunakan RBI versi Mei 2018). Proses integrasi shapefile penunjukan dan penetapan kawasan hutan Pulau Jawa dilaksanakan dalam rentang Bulan Mei s/d Juli 2018.

C. Hasil
        Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta didasari oleh lahirnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bertujuan untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Telah dilaksanakan beberapa kali rapat pembahasan klinik fasilitasi integrasi peta penunjukan dan penetapan kawasan hutan dalam rentang waktu Bulan Januari s/d Juli 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selaku walidata Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Kawasan Hutan telah memenuhi target KSP pada Tahun 2018, yaitu Pulau Papua, Pulau Maluku, Pulau Jawa. Data sudah diverifikasi dan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti bersih dari gap dan overlap serta penyesuaian dengan KUGI versi 5 dari BIG. Data tersebut telah diserahterimakan kepada Tim Sekretariat Percepatan KSP melalui Koordinator Peta Tematik (Data Spasial Kebijakan Satu Peta) Kementerian LHK dan perwakilan dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan Integrasi.

Info Grafis

kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan